Politisi PKS Ini Nilai Rencana Pemotongan 2,5 Persen Gaji PNS untuk Zakat Kurang Tepat

LAPORAN: HASBULLAH TANJUNG

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Politisi PKS, Markarius Anwar menilai wacana Menteri Agama Lukman Saifuddin terkait rencana pemotongan gaji PNS sebesar 2,5 persen kurang tepat.

"Kan ada banyak lembaga zakat, itu sajalah yang di maksimalkan perannya," tegasnya kepada RIAUONLINE.CO.ID, Minggu, 11 Februari 2018.

Anggota DPRD Riau komisi IV juga keberatan dengan wacana ini, sebab menurutnya semua PNS tidak bisa disama ratakan.

"Meskipun gaji nya sama, kan tanggungannya berbeda tiap-tiap PNS, wajib zakat itu ada hitungannya dalam Islam," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, penyaluran zakat itu juga kurang jelas, apakah itu untuk kepentingan negara atau diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Sedikit berbeda, Ketua MUI Riau, M Nazir, mendukung wacana tersebut namun dengan beberapa syarat, di antaranya kesediaan PNS bersangkutan untuk dipotong gajinya untuk kewajiban zakat.

"Kalau Pemerintah perannya hanya sebagai perantara agar PNS ini tidak lalai zakat, itu bagus ya, tapi tetap semuanya harus di atur oleh amil zakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Nazir menolak keras apabila dana zakat ini digunakan untuk investasi oleh pemerintah nantinya.

"Zakat tidak boleh untuk investasi, tapi kalau untuk pemberdayaan ekonomi umat muslim yang tergolong muslim, itu boleh saja, tidak masalah," tutupnya.(2)