Laporan : HASBULLAH TANJUNG
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Rumah wakil rakyat menjadi sorotan karena pemasangan finger print atau sistem kunci digital yang dipasang di setiap pintu komisi. Banyak yang menilai, proyek ini justru menyulitlan masyarakat, termasuk media yang merasa terhambat dalam tugas peliputan.
Seperti diungkapkan Ketua Wartawan Parlemen Riau (WPR) DPRD Riau, Edi Gustien. Ia menilai kebijakan kunci digital ini sebagai bentuk menghalang-halangi kerja wartawan, dan bertentangan dengan UU Pers.
Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman menilai kebijakan kunci digital di setiap pintu ruang komisi sah-sah saja, dan kebijakan tersebut juga demi keamanan berkas-berkas.
"Disana banyak dokumen yang diatur oleh UU dan dinyatakan sebagai rahasia negara, jika bocor maka ada sanksi pidana," ujar politisi partai Demokrat ini, saat dihubungi RIAUONLINE.CO.ID, Sabtu, 20 Januari 2018.
Pria yang kerap disapa Dedet ini juga mempertanyakan asalan wartawan yang keberatan dengan sistem keamanan yang baru ini.
"Apakah ada ruang kerja dimasuki orang dengan bebas? Mengapa ngotot sih, masuk ke ruangan kayak polisi saja. Sedangkan polisi saja masuk ruangan mesti ada izin saya dulu," tegas Dedet.
Ditambahkan Dedet, pihaknya sudah memberikan beberapa fasilitas kepada setiap tamu yang datang ke gedung DPRD, termasuk para wartawan.
"Ruangan wartawan kan sudah kami sediakan, apalagi yang salah? Boleh dong kami mengatur rumah kami, tamu warga atau rakyat pun kami sudah sediakan Lobby. Jadi dimana letak salahnya lagi?," tutupnya. (1)
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
