LAPORAN: DARA FITRIA
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Persoalan infrastruktur memerlukan inovasi kreatif dan terbaru untuk mewujudkannya. Salah satunya, dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan memberikan kesempatan pihak swasta untuk berinvestasi.
Demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat memberikan arahan sekaligus membuka Workshop Kebijakan Pola Pembiayaan dan Fasilitasi Serta Dukungan Pasar Investasi Infrastruktur Bidang PUPR di Pekanbaru, akhir pekan lalu.
Disampaikannya, dengan jumlah anggaran Pemerintah yang terbatas, Kementerian PUPR mengharapkan perubahan pemikiran dan melakukan inovasi kreatif seperti melakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (swasta). Melalui regulasi pembentukan kebijakan yang ramah investasi, akan memungkinkan kerangka peraturan lintas sektoral baik di pemerintah pusat maupun daerah terutama terkait Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
"Karena infrastruktur bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan," ujarnya.
Syarief menambahkan, dengan infrastruktur, bisa mewujudkan seluruh infrastruktur bidang Ke-PUPR-an seperti pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan dan peningkatan irigasi air permukaan air tanah dan air rawa, pembangunan waduk, dan konektivitas berbagai jalan nasional di seluruh Indonesia.
Untuk mencapai tujuan pola baru itu, pemerintah pusat mengharapkan peran aktif dari LPJK, karena LPJK memiliki interaksi yang intens dengan para kontraktor.
Perlu diketahui bersama, Lembaga pemeringkat Internasional seperti Standard and Poor's, Fitch dan Moody's menyatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara yang layak investasi, dimana pernyataan ini memberikan angin positif ditengah upaya Pemerintah untuk menarik minat investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi dalam sambutannya menyampaikan, Pemprov Riau menyambut antusias kegiatan ini. Pemprov Riau berharap, dapat mempelajari skema KPBU dari pemerintah, sehingga mampu meyakinkan investor untuk berinvestasi di Provinsi Riau, sekaligus meningkatkan pembangunan infrastruktur demi kesejahteran masyarakat Provinsi Riau dan sekitarnya.
Ketua LPJK Riau Aswandi menyampaikan, menyambut baik hal tersebut.
"Kami menyambut positif, karena kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi terkait kebijakan regulasi investasi. Di sini kami akan mendapatkan pemahaman yang jelas. Baik untuk aparatur pemerintahan, penyedia jasa dalam hal ini kontraktor maupun investor," sebutnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id