(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
Rabu, 7 Desember 2016 13:04 WIB
Laporan: Azhar Saputra
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Suardiman Amby menegaskan untuk menindak tegas oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan aksi unjuk rasa dengan mogok kerja sehingga menyebabkan lambatnya penanganan terhadap pasien yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Pekanbaru.
Hal ini diutarakannya kepada Dirut RSUD Arifin Achmad Nuzelly Husnedi dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau (BKP2D), Asrizal saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD Arifin Achmad, Rabu, 7 Desember 2016.
"Ketika negara sedang perang saja rumah sakit tidak boleh tutup. Pokoknya, mental mereka-mereka yang rusak itu harus diperbaiki dan hanya karena penyakit tunjangan yang tidak terbayar ini, masyarakat yang mendapatkan imbasnya," ucapnya di ruang rapat RSUD, Rabu, 7 Desember 2016.
Baca Juga: Ratusan Pegawai RSUD Mogok Kerja, Ombudsman Datangi Sekda Riau
"Ini semua sudah kami tinjau dan kami minta pihak RSUD dapat segera mengambil sikap yang melawan keluarkan saja dan sikat mereka," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Dirut RSUD Arifin Achmad Nuzelly Husnedi mengaku bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan pihak rumah sakit beberapa waktu lalu itu memang berimbas pada pelayanan masyarakat yang menjadi lambat.
"Memang bahwa kami akui hari Senin dan Selasa itu aksi unjuk rasa itu berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan tetap jalan, tetapi delay agak lebih panjang," imbuhnya.
Klik Juga: Meski Temui Gubernur, Nasib 400-an Pegawai RSUD Tak Kunjung Jelas
Nuzelly mengatakan akan menindak tegas para tenaga medis dengan langkah-langkah yang terbaik. "Kita memang akan membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kualifikasi dan itu sudah kita dapatkan datanya dengan cara melakukan pembinaan terhadap tenaga medis kita, itu memang akan kita terapkan," katanya.
Suardiman berharap kepada pimpinan RSUD Arifin Achmad agar segera menghentikan aksi mogok kerja serta menindak oknum yang membangkang dan menyimpang. Selain itu ia juga meminta agar dapat memenuhi hak mereka dengan peraturan yang berlaku dan meminta apa-apa saja rekomendasi yang dibutuhkan untuk pertimbangan teknis kepada DPRD Provinsi Riau.
Sukai/Lika Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
