Jika Keberatan dengan Penerbitan SP3 Maka Boleh Ajukan Praperadilan

Laporan: Azhar Saputra

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan bahwa Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) yang telah dikeluarkan oleh Polda Riau pada tahun 2015 silam memiliki jumlah Perkara yang cukup banyak.

 

"Jadi mengenai SP3, perkara itu jumlahnya cukup banyak. Seperti ada yang perusahaan itu memang di SP3, kemudian tidak cukup bukti, kebakaran disebabkan oleh pihak luar dan ada juga masih berstatus sengketa," ucapnya usai mengikuti pertemuan di Brimob Riau, Selasa, 30 Agustus, 2016.

 

Kapolri berpesan kepada pihak yang masih keberatan dengan penerbitan SP3 tersebut, maka diperbolehkan untuk mengajukan praperadilan. "Kalau masih ada yang berkeberatan, masih bisa lewat jalur praperadilan kok," tutupnya.

Baca Juga: Tindak Tegas Penyelundupan, Kapolri Minta Pelabuhan Tikus Ditutup

 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan akan membahas kembali terbitnya Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) yang telah dikeluarkan oleh Polda Riau 2015 lalu.

 

"Selain karlahut yan terjadi di sini, kita juga akan membahas masalah SP3 di internal Polri khususnya," ucapnya saat mengunjungi karhutla di desa Rimbo Panjang, Kampar, Senin, 29 Agustus 2016.

 

Tito menegaskan jika ke-15 perusahaan tersebut terbukti bermasalah, maka Mabes Polri yang akan mengawalnya kasus tersebut. Sebelumnya, Tito telah menyampaikan hal tersebut kepada Kapolda Riau.

Klik Juga: Kapolri: Warga Bermobil Dilayani dengan Baik, Warga Mengenakan Sendal Jepit Tak Dilayani

 

‎"Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Riau, persoalan ini akan kita tuntaskan kalau memang ada terlibat pembakaran perusahaan tersebut dan akan ditindak tegas oleh Mabes Polri," tambahnya.

 

Agar proses karhutla ini terus berjalan, kata Tito, Mabes Polri akan terus memantau sampai dimana perkembangan penuntasan terhadap puluhan korporasi ini.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline