(INTERNET)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim pada pengadilan di Provinsi Riau sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini jika didasari dengan laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Perwakilan Komisi Yudisial Provinsi Riau selama kurun waktu empat bulan pertama 2016 ini.
Sejak Januari hingga April 2016, KY Perwakilan Riau telah menerima 1.060 pengaduan terdiri dari 488 laporan warga dan 572 surat tembusan. Jumlah tersebut menempatkan hakim yang tugas di Bumi Lancang Kuning menempati urutan ke-2 di Sumatera dan nomor 8 di Indonesia.
"Dibandingkan periode Januari–April 2015, jumlah tersebut mengalami penurunan semula 1.273 pengaduan, terdiri dari 574 laporan masyarakat dan 699 surat tembusan," kata Koordinator KY Riau, Hotman Parulian Siahaan, Selasa, 10 Mei 2016, dalam rilisnya diterima RIAUONLINE.CO.ID.
Baca Juga: Sangarnya Hakim di Riau, Enam Vonis Mati Sepanjang 2015
Hotman Parulian mengatakan, ini mengindikasikan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) semakin baik dan berkualitas.
Selama kurun waktu tersebut, perkara perdata dan pidana ditangani hakim pada pengadilan negeri di Riau menempati dua jumlah terbanyak yang dilaporkan.
"Propinsi terbanyak menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mulai dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sulawesi selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Riau," jelasnya.
Berdasarkan data tersebut, KY Penghubung Wilayah Riau, jelasnya, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi peradilan dan tetap tidak menjadi bagian menciderainya.
Klik Juga: Kok Bisa Sarpin Dipromosikan Jadi Hakim Tinggi di Riau
"Kita meminta warga untuk melaporkan jika menemukan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang terjadi di persidangan maupun luar persidangan atau gedung pengadilan," ajak Hotman.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
