Tak Tahu Daerahnya Banjir, Kadis Sosial Riau Marahi Pejabat Inhu

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Dinas Sosial Indragiri Hulu, Hero Tejowaskito, sama sekali tak tahu jika kabupaten ia tinggal dan menjabat sudah dibanjiri air Sungai Indragir atau Batang Indragiri. 

Ketidaktahuan Heri ini memicu kekesalan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Syarifuddin. Ia mengatakan, lambatnya kinerja dari Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), berakibat korban banjir lambat ditangani. 

(Baca Juga: Daerahnya Kebanjiran, Sekretaris Dinsos Inhu Ini Tak Tahu) 

"Itulah kita, memang sering menyesalkan lambatnya kinerja dari kabupaten. Dinsos Inhu itu termasuk paling parah dibandingkan kabupaten lain. Yang terakhir ya banjir terjadi kemarin itulah," kata Syarifuddin dengan menahan emosi saat bincang-bincang dengan RIAUONLINE.CO.ID, Senin (15/2/2016).

Ia menjelaskan, memang mengetahui kalau di Inhu banjir sejak Minggu (14/2/2016). Dirinya mengetahui kabar tersebut berdasarkan laporan dari BPBD Riau, bukan dari Dinsos Inhu. Ketika Syarifuddin bertanya kepada Heri, Sekretaris Dinsos Inhu tersebut tak mengetahui.

"Makanya itu kita kesalkan. Masak daerahnya sendiri ia tak tahu, gimana kita dari provinsi ini nurunkan bantuan. Sedangkan laporan dari mereka saja tak ada," kata Kadis yang juga berasal dari Inhu tersebut.

Ia menjelaskan, proses di Dinsos Riau memberikan bantuan harus ada laporan dulu dari kabupaten. Kalau tak ada laporan dari kabupaten, bagaimana mau dibantu dan kemana bantuan disalurkan.

"Kita juga tak tahu jumlah korbannya berapa, berapa banyak dibutuhkan. Ini yang susah. Selain itu, kalau kita ke sana langsung tanpa ada koordinasi dengan Dinsos kabupaten, kita juga tak akan tahu dimana saja lokasi masyarakat sangat membutuhkan bantuan ini," ujarnya. 

(Klik Juga: Banjir Melanda Inhu, Seorang Warga Tewas Hanyut) 

Syarifuddin berharap, kabupaten mau lebih responsif dan tanggap terhadap segala kejadian terjadi di daerahnya masing-masing. Karena kabupatenlah yang mengetahui kondisi riil daerah, bukan provinsi.

"Kalau masih lalai harusnya ya segera dievaluasi oleh Pak Bupatinya. Jangan karena SKPD nya lambat, masyarakat yang menderita," tandasnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline