RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Koordinator Riau Corruption Trial (RCT), Made Ali mengatakan, Riau memiliki potensi korupsi terbesar pada sektor pengadaan barang dan jasa dari APBD dan sektor kehutanan.
Kedua sektor ini diyakini RCT sebagai wilayah paling korup di Riau dan sebabkan banyak laporan dan kasus yang telah ditangain oleh penegak hukum. (Baca Juga: Riau Sejak 2010 Masuk 10 Besar Provinsi Terkorup di Indonesia)
Made menjelaskan, potensi korupsi di tiap daerah itu berbeda-beda sektor rawannya. Riau merupakan daerah memiliki wilayah kehutanan cukup banyak, sehingga dapat dirambah dengan menyuap beberapa oknum kepala daerah dan dinas kehutanan yang korup.
"Untuk Riau, masalah korupsi yang paling dipantau adalah masalah korupsi kehutanan berhasil menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan Gubernur Riau non aktif Anas Maamun. Korupsi dari sektor ekologis ini sekarang menjadi tren tersendiri dan kini menjadi salah satu sektor yang menjadi pantauan prioritas KPK," ujar made kepada RIAUONLINE.CO.ID, Kamis (14/1/2016).
Selain itu, tuturnya, korupsi dari sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi wilayah paling banyak kasusnya. Selain itu, sektor ini menjadi mainan tersendiri bagi oknum pemerintah yang korup. Mulai dari anggota dewannya, kepala daerah hingga SKPD-SKPD yang berwenang merealisasikan serapan anggaran tersebut.
"Pengadaan barang dan jasa ini masih jadi sektor korupsi paling klasik masih rawan dikorupsi hingga sekarang. Paling banyak kepala daerah tersandung korupsi karena korupsi APBD ini," tandas Made. (Klik Juga: Lagi, Anggota DPR Ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan)
KPK telah merilis daftar daerah memiliki tingkat kerawanan korupsi tertinggi di Indonesia. Hasilnya, Riau masuk dalam urutan ke-6 dari jajaran daerah terkorup di Indonesia.
Karena hal itu KPK akan memprioritaskan pengawasan pada daerah dengan potensi korupsi yang tinggi ini. Tiga daerah pertama dengan potensi terkorup di Indonesia adalah Sumut,
"Tiga daerah pertama (Sumut, Riau Banten) kasusnya banyak, tapi tiga terakhir (Aceh, Papua, dan Papua Barat) ada dana otonomi khusus yang lumayan besar,” terang Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1/2016) lalu.
