BEGINILAH kondisi kabut asap setiap tahun menimpa warga Pekanbaru. Pemerintah gagal melakukan pencegahan sehingga kejadian serupa tak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya.
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
Sabtu, 26 September 2015 11:08 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menghimbau agar negara tidak tunduk dan berlutut pada korporasi. Perusahaan selama ini diduga kuat sebagai penyebab utama terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Riau sehingga kabut asap selalu terjadi saban tahun.
“Kalau dari pemaparan dari kesaksian dan keterangan kawan-kawan yang ada di Riau sebagai saksi hidup dari bencana asap ini, kita menyimpulkan bahwa kekuatan negara sangat lemah sekali ketimbang pengaruh dari korporasi,” tukas komisioner Komnas HAM, Manager Nasution kepada RIAUONLINE.CO.ID, Jumat (25/9/2015) malam. Seusai mendengar pendapat dari beberapa elemen masyarakat dalam rangka tugas pemantauan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh negara. (KLIK: Aktivis Dilaporkan, Komnas HAM: Pemerintah Riau Berlebihan)
Baca Juga
Nasution mennilai keadaan ini lebih dari sekedar 'perselingkuhan'. Menurutnya jika terjadi 'perselingkuhan' maka yang terjadi saling menghormatai dan mengimbangi. Sedangkan pada keadaan ini negara dipaksa harus menurut pada kepentingan dari korporasi. (BACA: Komnas HAM: Negara Lalai Atasi Kabut Asap)
“Jika yang terjadi adalah perselingkuhan itu lebih baik ketimbang keadaan bertekuk lutut, apalagi ini adalah negara. Sangat memalukan sekali jika negara kehilangan kekuatannya pada subjek yang harusnya berada dalam kendali negara,” ujar Nasution. (LIHAT: Asap Tenggelamkan Gedung Pustaka Soeman Hs)
Sebelumnya, Komnas HAM mendengar langsung akar permasalahan yang disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat seperti media, aktivis mahasiswa dan LSM Lingkungan dan HAM yang ada di Riau. dari diskusi tersebut, korporasi dituding sebagai pelaku utama pembakar lahan dan hutan yang ada di Riau. (INFO: Biaya Plesiran DPRD Riau 4 Kali Lipat Dana Asap)
Namun begitu menurut mereka, negara tak juga berani mengambil tindakan tegas atas dominasi dari korporasi tersebut. “Komnas HAM mendesak kepada negara baik itu pemerintah provinsi dan pusat untuk tegas dan tidak lembek terhadap korporasi raksasa sekalipun,” tandas Nasution.
